SUMENEP, Update Jatim –Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah melalui rapat kerja bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Perkimhub), Kamis (24/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sumenep tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, dengan salah satu perhatian utama tertuju pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor parkir.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, S.Th.I, memimpin langsung rapat kerja tersebut. Menurutnya, Pembahasan menjadi bagian dari upaya legislatif memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai target, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam evaluasi tersebut, sektor parkir menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Pengelolaan parkir dinilai memiliki potensi untuk mendukung peningkatan PAD apabila dilaksanakan secara tertib, terukur, dan disertai pengawasan yang memadai.
Optimalisasi pendapatan dari sektor tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target penerimaan, tetapi juga menyangkut pembenahan tata kelola, pendataan potensi, serta efektivitas pemungutan retribusi di lapangan.
“Kami menaruh perhatian terhadap pentingnya kesesuaian antara potensi pendapatan dan realisasi penerimaan. Hal ini diperlukan agar sumber-sumber PAD yang berada dalam kewenangan perangkat daerah dapat dikelola secara maksimal dan memberikan manfaat bagi keuangan daerah, ” Ujar Muhri kepada wartawan updatejatim.net, Kamis (24/9/2026).
Melalui rapat kerja tersebut, lanjut dia, Komisi III DPRD Sumenep menjalankan peran pengawasan sekaligus mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah dalam merealisasikan program dan target anggaran tahun 2026.
Evaluasi ini diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Dinas Perkimhub dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat pengelolaan sektor perhubungan, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
“Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pelaksanaan APBD diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan target administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep secara berkelanjutan, ” Pungkasnya.
