SUMENEP, Update Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang.
“Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha tambak, ” Ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus), Akhmadi Yasid, Saat menyampaikan Hasil Raker Pansus pada Sidang Paripurna di Aula DPRD Sempat, Senin (28/09/2026).
Menurutnya, Pansus DPRD Sumenep bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah membahas substansi Raperda, termasuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi tambak udang dan mengundang para pengusaha untuk menyerap masukan.
Pembahasan juga melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumenep guna mengevaluasi dan menyempurnakan materi regulasi. Hasil pembahasan selanjutnya dikirimkan kepada Gubernur Jawa Timur untuk difasilitasi.
“Dalam proses tersebut, terdapat dua substansi utama yang menjadi perhatian Pansus, yakni kewajiban pengelolaan limbah dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan, ” Ujarnya.
Pertama, Lanjut Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, setiap pemilik tambak udang diarahkan memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Pengolahan limbah sisa pakan dan kotoran udang menjadi perhatian agar air buangan tidak melampaui baku mutu yang ditetapkan sebelum dilepas ke lingkungan, ” Terangnya.
Kedua, Raperda mengatur mekanisme pengawasan serta sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan. Penerapan sanksi, mulai dari administratif hingga ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan, diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus memberikan kepastian hukum.
Selain itu, Pansus menegaskan, pengendalian pencemaran air permukaan perlu berjalan seiring dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat dan iklim investasi sektor tambak udang di Kabupaten Sumenep.
“Regulasi tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021,” Tegasnya.
Sedangkan yang Ketiga regulasi tersebut menjadi landasan dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha.
Dalam laporan hasil pembahasannya, Pansus menyampaikan bahwa Raperda masih memerlukan sejumlah revisi dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi serta fasilitasi gubernur.
Setelah seluruh tahapan pembahasan dan penetapan rampung, Raperda diharapkan menjadi payung hukum bagi pengendalian pencemaran air permukaan akibat aktivitas tambak udang di Sumenep.
“Maka perlindungan lingkungan dan kepastian berusaha diharapkan dapat berjalan beriringan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan sektor perikanan budidaya di daerah, ” Pungkasnya.
