OPINI, updatejatim.net – Warung Madura 24 jam telah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat Indonesia. Mereka bukan sekadar toko kelontong biasa, melainkan garda terdepan yang memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi kapan saja, dari produk UMKM hingga LPG dan bensin eceran.
Keberadaan mereka bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang ketahanan ekonomi mikro yang menopang masyarakat kecil. Namun, apa balasan pemerintah atas peran krusial ini?
Bukan dukungan, melainkan kebijakan yang justru menekan dan menyudutkan. Keputusan Menteri ESDM pada 1 Februari 2025 yang membatasi penjualan LPG 3 kg hanya di pangkalan resmi Pertamina adalah contoh nyata bagaimana pemerintah lebih memilih kebijakan elitis ketimbang memahami realitas di lapangan.
Dalih “subsidi tepat sasaran” berubah menjadi bumerang yang menciptakan kekacauan: antrean panjang di pangkalan, kelangkaan pasokan, hingga jatuhnya korban jiwa di Pamulang, Tangerang Selatan.
Ironisnya, hanya dalam hitungan hari, pemerintah terpaksa mencabut kebijakan tersebut karena tidak sanggup mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya.
Namun, meski pengecer kembali diizinkan, harga LPG tak kunjung turun. Di Kabupaten Sidoarjo, misalnya, harga dari pangkalan tetap tinggi di angka Rp17.500, sehingga harga jual ke masyarakat bertahan di Rp19.000. Jelas, ada yang diuntungkan dari kondisi ini, dan sayangnya, bukan rakyat kecil.
Pemerintah harus berhenti berpura-pura membela rakyat sementara kebijakannya justru mempersulit mereka. Jika benar ingin memastikan subsidi LPG tepat sasaran, transparansi distribusi harus diperkuat, bukan sekadar melempar tanggung jawab kepada Warung Madura yang justru berperan sebagai solusi.
Selama sistem distribusi masih dikuasai oleh segelintir pihak dari pangkalan hingga Pertamina, maka subsidi senilai Rp 80,9 triliun yang diklaim untuk rakyat hanya akan menjadi ilusi.
Warung Madura, yang selama ini bekerja tanpa lelah demi memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi, justru dikorbankan oleh kebijakan yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Ini bukan sekadar ketidakadilan, tetapi juga bukti bahwa pemerintah lebih memilih kepentingan segelintir pihak dibanding kepentingan rakyatnya sendiri. Jika tidak ada perubahan nyata, maka rakyat harus menggunakan hak demokratisnya untuk menagih keadilan dalam pemilu dan Pilkada mendatang.
*Oleh : Moh Novel TA, SE
(Owner/Pemilik Alfa Madura King Dunia Sholeh – AM.KDS).
