SUMENEP, updatejatim.net – Dunia pendidikan dan keagamaan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, digemparkan oleh ulah seorang oknum bernama Syamsul Arifin yang diduga melakukan penipuan dengan mencatut nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep serta Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo.
Modus pelaku adalah menghubungi langsung Ketua Yayasan Pondok Pesantren Dliyaut Thalibin, KH. Qusyairi Muhammad, di Desa Sogian, Kecamatan Ambunten. Ia mengaku sebagai utusan resmi Pemkab Sumenep dan menawarkan program bantuan senilai Rp200 juta untuk rehabilitasi bangunan pesantren, pembangunan kamar mandi, serta pengadaan fasilitas lainnya.
Tak hanya itu, oknum tersebut juga mengklaim bahwa program bantuan tersebut merupakan inisiatif langsung dari Bupati Sumenep. Ia bahkan meminta dana awal sebesar Rp5 juta sebagai syarat pembuatan proposal dan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Beruntung, upaya penipuan itu berhasil digagalkan oleh salah satu pengurus yayasan, K. Fahmi Baharis, yang mencurigai sikap dan gaya komunikasi pelaku yang dinilai tidak mencerminkan seorang pejabat resmi. Setelah ditelusuri, tidak ditemukan adanya surat tugas atau dokumen resmi dari Pemkab Sumenep yang dapat dibuktikan oleh pelaku.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, menyatakan kemarahannya dan mengecam keras tindakan oknum yang mencoreng nama baik pemerintah daerah.
“Saya tidak akan mentolerir siapapun yang mencatut nama saya atau mengatasnamakan Pemkab Sumenep untuk tujuan penipuan. Ini bukan hanya tindakan kriminal, tapi juga penghinaan terhadap integritas pemerintahan dan dunia pendidikan di daerah ini,” tegasnya saat diwawancarai MaduraPost, Senin 07 April 2024 kepada wartawan updatejatim.net.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Sumenep tidak pernah memiliki program bantuan seperti yang disebutkan, apalagi mengutus seseorang bernama Syamsul Arifin.
“Semua program pemerintah harus melalui mekanisme resmi, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau dengan meminta uang di muka,” ujarnya.
Bupati Fauzi menyebut kasus ini sebagai bentuk kejahatan serius yang tidak boleh dibiarkan. Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera menindak pelaku.
“Saya tidak ingin ada lembaga pendidikan di Sumenep yang menjadi korban permainan kotor seperti ini. Kami akan bertindak tegas,” tandasnya.
Bupati juga menyampaikan rasa prihatin dan mengimbau masyarakat, terutama para pengasuh pesantren, kepala sekolah, dan pengelola yayasan, untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pemerintah.
“Jangan mudah percaya pada pihak yang mengaku membawa program pemerintah tanpa bukti dan dokumen resmi. Silakan cek ke dinas terkait atau langsung ke Pemkab jika ada tawaran mencurigakan,” pesannya.
Ia menutup pernyataannya dengan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk menipu. Tidak boleh ada celah bagi siapapun yang ingin menyalahgunakan nama baik pemerintahan,” pungkasnya.
