SUMENEP, updatejatim.net – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan melaksanakan Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHal) 2025 sebagai bagian dari strategi nasional dalam memperkuat stabilitas sosial dan kebangsaan.
Survei ini merupakan instruksi langsung dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Direktorat Ketahanan Ekososbud Provinsi Jawa Timur.
Tujuan utama survei ini adalah mengukur tingkat harmoni sosial, mengidentifikasi faktor pemersatu maupun pemicu disintegrasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data.
Kepala Bakesbangpol Sumenep, Dzulkarnain, menjelaskan bahwa survei ini menjadi instrumen penting dalam mengukur kapasitas masyarakat dalam menjaga kohesi sosial.
“Survei ini dilakukan secara berkala untuk memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat tentang urgensi harmoni sosial dalam konteks keberagaman nasional,” ujarnya pada Selasa 12 Maret 2025.
Dalam lanskap geopolitik yang dinamis, Indeks Harmoni Indonesia menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam membaca tingkat kerukunan antarwarga di berbagai daerah. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih presisi.
Dzulkarnain menegaskan bahwa harmoni sosial bukan hanya konsep normatif, tetapi merupakan fondasi bagi stabilitas nasional. Dengan tantangan berupa keberagaman budaya, suku, dan ras, serta perbedaan ideologi politik yang terkadang memicu ketegangan, pendekatan berbasis data menjadi esensial dalam pengelolaan kebijakan sosial.
“Melalui survei ini, kami berharap masyarakat tidak hanya memahami pentingnya harmoni sosial, tetapi juga berkontribusi aktif dalam menjaga nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika,” tambahnya.
Dengan cakupan yang luas, survei IHal 2025 akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN), pengusaha, buruh, serta sektor swasta.
Hasil survei ini nantinya akan menjadi referensi utama dalam perumusan kebijakan strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. Pemerintah diharapkan dapat menggunakan data ini untuk menyusun program yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan mencegah potensi konflik.
“Survei ini akan memberikan insight berbasis bukti, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan sosial di era globalisasi,” ujarnya.
Selain sebagai alat pemetaan, survei ini juga menjadi medium edukasi publik agar semakin sadar akan peran mereka dalam menjaga keharmonisan sosial. Dengan partisipasi masyarakat yang tinggi, Sumenep diharapkan dapat menjadi model daerah dengan tingkat harmoni sosial yang kuat dan adaptif terhadap perubahan global.
