SUMENEP, Jawa Timur – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Sumenep menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi sektor migas Kepulauan Sumenep terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur dan kondisi kesejahteraan masyarakat setempat yang masih memprihatinkan.
Ketua PC PMII Sumenep, Agus Salim, menyampaikan bahwa wilayah kepulauan seperti Blok Kangean, Sapeken, dan Masalembu selama ini menjadi penopang penting ekonomi provinsi lewat produksi migas. Namun sayangnya, masyarakat di kawasan tersebut belum merasakan dampak positif yang sepadan.
“Kontribusi migas dari kepulauan ini besar, tapi lihat sendiri, banyak warga di pulau-pulau itu masih kesulitan akses terhadap layanan dasar, terutama kesehatan. Ini ketimpangan yang sudah terlalu lama dibiarkan,” ujar Agus Salim dalam keterangannya kepada media.
Agus menegaskan bahwa minimnya fasilitas kesehatan menjadi isu paling mendesak. Banyak warga hanya mengandalkan puskesmas pembantu yang serba terbatas, sementara untuk mendapatkan pertolongan medis yang layak, mereka harus menyeberang laut selama berjam-jam ke daratan utama Sumenep—sebuah perjalanan yang bisa mengancam nyawa saat cuaca buruk.
Ia mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, agar tak lagi menutup mata terhadap kondisi ini. Menurutnya, komitmen pembangunan inklusif yang selama ini digaungkan harus dibuktikan melalui langkah konkret di lapangan, khususnya untuk wilayah penghasil migas yang selama ini terabaikan.
“Kami tidak meragukan komitmen Ibu Gubernur, tapi sekarang waktunya membuktikan itu lewat tindakan nyata. Jangan biarkan masyarakat yang berkontribusi besar justru menjadi pihak yang paling tertinggal,” katanya.
PMII Sumenep juga menuntut agar Dana Bagi Hasil Migas (DBH) dialokasikan lebih adil, mendesak realisasi Participating Interest (PI) 10% untuk BUMD Sumenep, serta pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai seperti rumah sakit tipe D, puskesmas keliling laut, hingga ambulans laut yang layak dan bersertifikasi medis.
“Wilayah kepulauan adalah bagian tak terpisahkan dari Jawa Timur. Mereka bukan penonton, tapi pelaku utama ekonomi daerah. Pemerintah harus hadir bukan hanya lewat janji, tapi melalui kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di pulau-pulau,” tegas Agus.
