SUMENEP, updatejatim.net – Kinerja Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Zainal Arifin, tengah menjadi sorotan tajam dari aktivis pemerhati kebijakan publik. Ia dinilai tidak serius dalam menangani maraknya tempat yang diduga menjadi sarang prostitusi di wilayah tersebut.
Jemmy Kurniawan, salah satu aktivis Sumenep yang vokal dalam isu sosial, menyebut razia yang dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap tempat prostitusi tidak lebih dari sekadar aksi seremonial belaka.
“Saya melihat razia terhadap tempat prostitusi yang dilakukan oleh Ketua Dewan itu hanya sebatas seremonial. Faktanya, tidak ada tindak lanjut yang jelas dan nyata dalam memberantas praktik ini,” ujar Jemmy dengan nada geram, Kamis 03 April 2025.
Sorotan kritik ini semakin tajam setelah Zainal Arifin, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan, melakukan razia di salah satu tempat prostitusi di Desa Beluk Ares, Kecamatan Ambunten, Sumenep.
Dalam razia tersebut, Zainal Arifin disebut bersikap arogan dengan mempertontonkan beberapa pekerja seks komersial (PSK) tanpa rasa belas kasihan.
Dengan dalih ingin memberantas seluruh tempat prostitusi di Sumenep tanpa terkecuali, Zainal Arifin justru dinilai tidak memiliki nyali dan tidak mampu mempertanggungjawabkan komitmennya kepada masyarakat.
“Ketua DPRD itu tidak memiliki keberanian untuk bertindak tegas dan konsisten. Razia yang dilakukan tampaknya hanya untuk konsumsi media, sementara solusi nyata bagi masyarakat tidak ada,” tegas Jemmy.
Kritik tajam ini semakin menguatkan dugaan bahwa Zainal Arifin lebih mengutamakan pencitraan politik ketimbang upaya serius dalam menangani masalah sosial yang sudah berlangsung lama di Sumenep.
Aktivis mendesak agar Ketua DPRD tidak berhenti pada aksi seremonial semata, melainkan mengambil langkah konkret dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah prostitusi secara menyeluruh.
Misalnya, hotel yang sering ditegarai dijadikan tempat maksiat atau Open BO. Bahkan, kost-kosan bebas yang diduga banyak dijadikan kumpul kebo. Tapi, Ketua DPRD gak ada gerakan kongkret terhadat tempat tersebu.
“Itu kadang yang menyakinkan kita bahwa tindkan kerua DPRD hanya politik. Bukan real memberantas portitusi di Sumenep,” pungkasnya.
