OPINI, updatejatim.net – Petambak garam memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan industri.
Namun, kesejahteraan mereka masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, terutama melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi petambak adalah ketergantungan pada impor garam industri. Meskipun Indonesia merupakan negara maritim, produksi garam lokal sering kalah saing akibat rendahnya kualitas dibandingkan dengan garam impor.
Kebijakan pemerintah seharusnya lebih berpihak pada petambak lokal dengan memberikan insentif untuk meningkatkan kualitas garam domestik melalui inovasi teknologi dan pembangunan infrastruktur yang memadai.
Selain itu, regulasi tata niaga garam juga perlu diperbaiki agar petambak mendapatkan harga jual yang layak. Pemerintah harus mengontrol impor garam secara lebih selektif, terutama saat panen raya, untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petambak.
Jika kebijakan ini tidak segera diperbaiki, petambak lokal akan terus mengalami kesulitan dalam menjual hasil panennya dengan harga yang menguntungkan.
Presiden juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa petambak mendapatkan akses permodalan yang lebih mudah serta pendampingan untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Program bantuan seperti subsidi alat produksi atau pelatihan pengolahan garam berkualitas tinggi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing garam lokal.
Sayangnya, hingga saat ini, kebijakan pemerintah belum memberikan dampak nyata bagi petambak garam, terutama di Pulau Madura, yang merupakan salah satu lumbung produksi garam nasional.
Jika pemerintah benar-benar berpihak pada petambak garam, kesejahteraan mereka akan meningkat secara signifikan. Lebih dari itu, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan menjadi lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan garam nasional.
*Oleh
Wafi Ilahiyul Fardan
Ketua Himpunan Masyarakat Petambak Garam Sumenep (HMPG-S).
