DPMD Sumenep Tancap Gas Dirikan Koperasi Merah Putih di Seluruh Desa, Daratan Maupun Kepulauan

Foto: Ilustrasi Koperasi Merah Putih saat mengembangkan UMKM (Di - updatejatim.net)

SUMENEP, updatejatim.net – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, tengah menggeber program strategis nasional, yaitu pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa, termasuk yang tersebar di wilayah kepulauan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya masif mendorong kemandirian dan kebangkitan ekonomi berbasis potensi lokal.

Setiap hari, tujuh tim pendamping diterjunkan ke tujuh desa berbeda, bergerak secara simultan untuk memastikan proses pembentukan koperasi berjalan sesuai target.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, mengungkapkan bahwa program ini menunjukkan perkembangan signifikan.

“Setiap hari tim kami turun langsung ke desa-desa. Ini bukan kerja musiman, tapi gerakan yang berkelanjutan,” ujar Anwar. Kamis (15/5/2025)

Seluruh elemen pemerintahan bergerak serempak. Tidak ada desa yang tertinggal, baik di daratan maupun kepulauan. Semua mendapat perlakuan yang sama dalam hal pendampingan dan fasilitasi.

Pemkab Sumenep menargetkan seluruh koperasi terbentuk paling lambat Juni 2025. Namun, sebagai langkah antisipatif, batas akhir ditetapkan hingga 4 Juli 2025.

“Kami tidak hanya mengejar kuantitas, tapi juga kualitas. Karena koperasi ini harus benar-benar hidup dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.

Gerakan pendirian Koperasi Merah Putih ini tak hanya digawangi DPMD, tetapi juga melibatkan berbagai OPD lintas sektor, seperti Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian-Perdagangan, Dinas Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Semuanya bersinergi untuk membangun fondasi ekonomi desa yang kokoh.

Sejak awal, partisipasi aktif warga desa sudah menjadi kunci. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahapan dari perencanaan hingga penyusunan strategi usaha. Konsep Koperasi Merah Putih sendiri dirancang sebagai lokomotif ekonomi desa, dengan fokus pada sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Jangan sampai koperasi hanya menjadi nama di atas kertas. Harus ada rencana usaha yang jelas, strategi pemberdayaan warga, dan dampak ekonomi yang terasa,” ucapnya.

Dari sisi pendanaan, kabar baik datang dari pemerintah pusat. Meski belum final, wacana bantuan dana sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi telah memicu gelombang antusiasme di desa-desa. Banyak desa kini berlomba-lomba mempercepat proses pendirian koperasi.

“Kami menyambutnya dengan sangat serius. Ini peluang besar untuk membangkitkan ekonomi desa secara kolektif,” imbuhnya.

Lebih dari sekadar program teknis, Koperasi Merah Putih disebut Anwar sebagai bagian dari agenda strategis nasional yang harus dikawal dengan sungguh-sungguh. Bupati Sumenep pun telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah desa agar memanfaatkan momen ini semaksimal mungkin.

Dengan pola kerja lintas sektor yang solid, pendekatan partisipatif, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah, Pemkab Sumenep optimistis bahwa koperasi-koperasi ini kelak akan menjadi tulang punggung ekonomi desa yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan.

“Ini bukan proyek biasa—ini adalah gerakan besar menuju kedaulatan ekonomi dari desa. Dan Sumenep siap jadi pelopornya,” pungkasnya.(DieBM)