SUMENEP, updetJatim.net – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Wiraraja (UNIJA) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur untuk segera menggelar rapat paripurna guna mengganti ketua DPRD yang dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut BEM UNIJA, DPRD Sumenep seharusnya berperan sebagai perwakilan rakyat yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, sejak awal masa jabatan hingga saat ini, mereka menilai DPRD semakin menunjukkan sikap anti-kritik dan kurang responsif terhadap kepentingan publik.
“Kebijakan yang diambil sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kritik dan masukan dari publik, khususnya mahasiswa, kerap diabaikan,” ungkap Koordinator Lapangan, Rohimus Sawaim.
BEM UNIJA juga menilai bahwa DPRD Sumenep cenderung menganggap kritik sebagai ancaman, bukan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan. Jika kondisi ini terus berlanjut, mereka menilai wajar jika ada desakan untuk mengganti ketua DPRD.
Lebih lanjut, Rohimus Sawaim mengungkapkan adanya isu yang beredar di Kabupaten Sumenep terkait sejumlah program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terancam tertunda atau dihentikan. Hal ini diduga akibat belum tuntasnya pengalokasian anggaran sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi anggaran.
“Sampai saat ini belum ada pembahasan antara eksekutif dan legislatif terkait pemangkasan APBD Sumenep. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka program-program pemerintah Kabupaten Sumenep tidak akan berjalan,” tegasnya.
Atas dasar itu, BEM UNIJA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sumenep, yakni:
Mendesak DPRD Kabupaten Sumenep segera menggelar rapat paripurna untuk pergantian ketua DPRD. Meminta DPRD Kabupaten Sumenep membahas pemangkasan dan pengalokasian APBD secara terbuka serta segera mengesahkannya.
Selain itu, Mendesak DPRD Sumenep untuk meminta DPR RI menolak RUU TNI. Mendorong DPRD Sumenep agar mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
“BEM UNIJA juga berharap tuntutan ini segera ditindaklanjuti demi kepentingan masyarakat Sumenep,” pungkasnya.
Untuk diketahui dalam moment tersebut mahasiswa tidak ditemui oleh Ketua DPRD ataupun anggota yang mewakilinya. Sehingga, Mahasiswa membakar ban sebagai bentuk kekecewaannya. Selain itu, BEM Unja berjanji akan tetap mengawal problem ini dan akan melakukan demo yang lebih besar.
